Walikota Ajak Masyarakat Mengisi Pendataan Keluarga Secara Jujur

CIREBON - Tanggal 1 April 2021, momentum kick-off Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) serentak se-Indonesia. Hal ini ditandai dengan pendataan keluarga kepada walikota Cirebon, wakil walikota Cirebon dan sekretaris daerah Kota Cirebon.

Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH mengimbau kepada masyarakat agar menerima kehadiran kader pendata Pendataan Keluarga yang datang. Kehadiran mereka, kata walikota, dalam rangka mendata keluarga, baik secara manual maupun elektronik. Karenanya, kalau ada pertanyaan dari petugas, beri jawaban secara jujur dan benar. Jawab tersebut bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan bangsa Indonesia lima tahun ke depan.

• 

“Kepada masyarakat, sambutlah petugas yang datang ke rumah. Isi dan jawab pertanyaan yang disampaikan petugas,” tandasnya.

Di depan kader pendata, walikota menyampaikan secara gamblang apa saja pertanyaan yang diajukan. Bahkan, walikota juga menjelaskan sejak usia berapa menikah, hingga jumlah anak dan nama istri.

• 

Azis mengapresiasi program PK 2021 karena merupakan bagian dari upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki data keluarga se-Indonesia. Karena, bagaimanapun, arah pembangunan bangsa acuannya dari data. Ketika data sudah ada, maka kebijakan akan dibuat, termasuk pendataan keluarga.

• 

PK-21 ini ternyata dimulai serentak se-Indonesia pada tanggal 1 April 2021. Untuk itu, dirinya sebagai kepala daerah, mengajak masyarakat untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh petugas PK-21 secara jujur dan benar. Karena, data yang disampaikan akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam membuat arah kebijakan pembangunan ke depan.

• 

“Kepada masyarakat, jujur lah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas PK-21. Karena manfaatnya akan kembali ke kita melalui program pembangunan,” ujar Azis.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno SSTP menjelaskan, kehadiran kader pendata dari rumah ke rumah ada tanda pengenalnya. Tujuannya agar masyarakat yang dikunjungi bisa nyaman, bahwa yang bersangkutan adalah kader pendata keluarga.

Pendataan keluarga ini, kata Budi, Dalam rangka mencari data keluarga yang berkualitas. BKKBN secara nasional melakukan program PK-21. Selama pendataan, tidak hanya secara manual, tapi juga secara online. Jadi, kader pendata ini wajib membawa handphone karena langsung meng-input data ke pusat.

“70 persen melalui handphone, 30 persen secara manual, yakni dengan mengisi formulir yang sudah ada,” bebernya.

Kader pendata sebelumnya mengikuti orientasi kader pendata yang dilaksanakan sejak sejak 16 Maret 2021.  Orientasi kader pendata, menurut pria kelahiran Karanganyar Jawa Tengah ini. diikuti semua kelurahan. Untuk kader-kader yang dilibatkan sebanyak 551. Mulai dari tingkat RT hingga RW. Setiap petugas pendata maksimal melakukan pendataan keluarga kepada 75 KK, yang tersebar di 22 kelurahan, RW, dan RT se-Kota Cirebon.

Output-nya, dari PK-21 ini, kata Budi, akan mendapat data keluarga by name by addres, memuat data anggota keluarga, data kontrasepsi, hingga stunting. “Khusus stunting, kita ingin punya datanya,” tandasnya.

Program ini, masih kata mantan camat Harjamukti tersebut, merupakan agenda setiap lima tahun sekali. Mengacu  UU Nomor 52/2019. PK 2021 ini ingin menghasilkan data  yang akan digunakan untuk basis data perencanaan kegiatan di lapangan, mulai dari tingkat kabupaten/ kota , provinsi dan nasional.

Selain itu, juga ingin memeroleh data mengenai kondisi keluarga, diperlukan managemen keluarga  yang sistematis , pengorganisasan sumber daya manusia, serta pendataan awal perencanaan keluarga. (abd/adv)

Sumber: